Blogroll

Monday, August 20, 2012

Materi PKN Kelas X Semester 2


BAB 4

Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi 
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata ³dasar´ (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkandengan negara (dasar negara), kata ³dasar´ berarti pedoman dalam mengatur kehidupanpenyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridiskonstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan normatertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalamTAP.MPRS No. XX/MPRS/1966,jo.TAP.MPRNo.V/MPR/1973,jo.TAP.MPR No.IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP.MPRNo.XVIII/MPR/1998.
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan Undang-Undang Dasar. Kesulitan pemakaian istilah “Undang-Undang Dasar” adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua Undang-Undang dasar adalah suatu naskah tertulis. Padahal istilah ‘constitution’  lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan- baik yang tertulis maupun tidak tertulis- yangmengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturantertulis maupun tidak tertulis. Para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama; dalampenjelasan UUD 1945 dikatakan : ³Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagianhukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaituaturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipuntidak tertulis´. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dantujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatunegara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturanperundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur danmenyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atauUndang-Undang Dasar.

KONSTITUSI NEGARA
1.      PENGERTIAN KONSTITUSI 
Secara etimologis, istilah konstotusi berasal dari bahasa perancis ³ Constituer´ yang artinyamembentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasabelanda Konstitusi disamakan denganistilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet = Undang-undang)Berikut ini endapat beberapa ahli mengenai pengertia kunstitusi, Yaitu ;
a.      Herman Heller Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang Dasar. Konstitusi tidah hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.
b.      Oliver CromwellUndang-undang Dasar itu merupakan ³instrumen of govermen´, yaitu bahwa Undang-undang dibuatsebagai pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, Konstitusi identik dengan Undang-undangdasar.
c.        F. Lassalle Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kaekuasaan yang terdapat didalammasyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat, misalnyakepala negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai, dan sebagainya.
d.      Prayudi AtmosudirdjoKonstitusi adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan,Konstitusi merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu bangsa.Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu :
1.        Konstitusi dalam arti sempti, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar.
2.       Konstitusi dalan arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar danhukum dasar yang tidak tertulis / Konvensi.Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraanbearnegara mempunyai sifat ;
a.      Merupakan kebiasaan yang berulangkali dalam prektek penyelenggaaraan Negara.
b.      Tidak beartentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-undang Dasar dan bearjalan sejajar.
c.        Diterima oleh rakyat negara.
d.      Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.Konstitusi sebagai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjutkedalam norma hukum dibawahnya. Apabila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiaski, maka dasar negarapancasila sebagai Staatfundamentalnorm/norma fundamental negara, dan undang-undang dasar negara 1945 sebagai staatgrundgesetz / aturan dasar / pokok negara.

ISI KONSTITUSI NEGARA
1.      SIFAT DAN FUNGSI KONSTITUSI 
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan rigit (kaku). Konstitusi negara memilikisifat fleksibel / luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuaiperkembangan jaman /dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigit / kakuapabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun.Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehinggapenyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulankegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasandalam konstitusi negara sehigga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintahitu tidak disalahgunakan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warganegara akan terlindungi.Sesuai dengan istilah konstitusi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diarti kan sebagai :
1)       Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
2)     Undang-undang Dasar suatu negara.Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatunegara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempatiposisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi juga menjaditolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan parapendahulu sekaligus memuat ide-ide dasar yang digariskan oleh pendiri negara ( the foundingfathers ). Konstitusi memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikannegara menuju tujuannya.

2.     ISI / SUBSTANSI KONSTITUSI 
Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hana memuat garis-garis besar sebagaiinstruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupannegara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asng lebih rinci diserahkan pengaturannya kepadaundang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui,maupun dicabut.Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusimemuat ketentuan-ketentuansebagai berikt :1. Organisasi Negara. Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif danYudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal denganpemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaranyurisdiksi lembaga negara.2. Hak-hak asasi manusia3. Prosedur mengubah Undang-undang dasar 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.
 

BAB 5
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

I.                  Kewarganegaraan RI )
a.      Rakyat Dalam Suatu Negara
Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara & tunduk padakekusaan negara ituSecara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, danyang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukumdengan pemerintah.
-          Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk & bukan penduduk . 
1.        Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara(menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebutsebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesiakarena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.
2.       Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuksementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.
-          Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara& bukan warga negara.
1.        Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara,dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperolehmelalui proses naturalisasi.
2.       Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secarahukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di manamereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).
b.      Asas Kewarganegaraan
Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :
1.        Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
2.       Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memilikihak-hak :
1.        Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
2.       Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakanmenurut Asas :
1.        Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-kan daerah/negara tempat di mana iadilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A,walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
2.       Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B,maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).
c.        Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negaradan Penduduk :
1.        Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsalain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2.       Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3.       Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang.Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregelingtahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu : 
A.     Golongan Eropa, yang terdiri atas :
1.        Bangsa Belanda,
2.       Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3.       Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluargaBelanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.
B.      Golongan Timur Asing, yang terdir atas :
1.        Golongan Cina (Tionghoa), dan
2.       Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).
C.      Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:
1.        Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan
2.       Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnyadengan golongan Indonesia asli.

II.               Kedudukan WN & Pewarganegaran diIndonesia )
a.      Kedudukan Warga Negara
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dankewajiban yang dimiliki.Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baikyang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial ± budaya maupun hankam.
b.      Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :
1.        Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),
2.       Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945,alinea II),
3.       Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945,alinea IV),
4.       Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
5.       Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat 1),
6.       Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat (1)),
7.       Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),
8.       Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
9.       Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),
10.   Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B).
c.        Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
a.      Hak dibidang politik, misalnya hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatuorganisasi sosial politik.
b.      Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.
c.        Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupanyang layak, dan hak untuk berusaha.
d.      Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan,mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.


d.      TanggungjawabWarga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Bertanggungjawab Terhadap :a. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adilc. Hukum dan pemerintahan RI.d. Usaha pembelaan negara.e. Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
e.       Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraanRepublik Indonesia :
1.        Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebihdahulu berlaku (berlaku surut).
2.       Kelahiran (asas ius soli).
3.       Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun).
4.       Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia.
5.       Pewarganegaraan (naturalisasi)
6.       Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia
7.       Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas iussanguinis).
8.       Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg orangasing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
Syarat ± Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No .   1 2   / 2006 
1.        Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2.       Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI palingsingkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3.       Sehat jasmani dan rohani
4.       Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun1945.
5.       Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 1 th/lebih.
6.       Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadiberkewarganegaraan ganda.
7.       Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8.       Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
f.        Kehilangan Kewarganegaraan R . I .( UU No.12/2006)
1.        Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
2.       Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3.       Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yangbersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri.
4.       Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden.
5.       Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
6.       Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
7.       Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing.
8.       Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing.
9.       Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerusbukan dalam rangka dinas negara.


BAB 6 SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PENGERTIAN POLITIK  
Istilah politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota, sehingga istilah politik menunjuk adanya hubungan khusus antar manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, legalitas dan kekuasaan. Menurut Prof. Miriam Budihardjo, Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Politik memuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy) dan pembagian (distribution) atau alokasi (alocation). Sedangkan menurut Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggaldalam satu wilayah tertentu.Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakantujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatukelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

FUNGSI POLITIK  
Fungsi Politik adalah
-          Perumusan kepentingan, adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik suatu negara. Fungsi ini umumnya dijalankan oleh LSM atau kelompok-kelompok kepentingan.
-          Pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkan sebuah kenyataan ke dsalam berbagaialternatif kebijakan. pelakunya dalah Partai Politik.
-          Pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain untuk dipilih,diantaranya sebagai satu kebijakan pemerintah. pelakunya adalah lembaga eksekutif  bersama dengan legislatif.
-          Penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan olehpihak yang berwenang. Pelaku fungsi ini adalah aparat birokrat atu PNS.
-          Pengawasan pelaksanaan kebijakan< adalah fungsi mnyelaaraskan perilaku masyarakatatau pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah dannorma-norma yang berlaku, atau fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku nya dalahlembaga hukum atau peradilan.
Fungsi Politik yang lain Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsisebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut;
1.        Sosialisasi politik.
Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik,administrative, dan yudisial tertentu.
2.       Rekruitmenpolitik.Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatanpemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi,mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.3.komunikasi politik.Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik.
PENGERTIAN SISTEM POLITIK  
Sistem adalah Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, Komponen, Atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait mengaitdan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada sekedar merupakan cara,tata, rencana, skema, prosedur atau metode.Politik adalah cara yang ditentukan oleh seorang individu atau suatu kelompok untuk mencapaisesuatu.Politik berasal dari kata ³ polis´ (negara kota), yang kemudian berkembang menjadi kata dan pengertian dalam barbagai bahasa. Aristoteles dalam Politics mengatakan bahwa ³pengamatan pertama ± tama menunjukan kepada kita bahwa setiap polis atau negara tidak lain adalahsemacam asosiasi.
Sistem Politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerjadalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara).Menurut Almond,
Sistem Politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdekayang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.Menurut Rober A. Dahl,
Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan ± hubungan antaramanusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu, control, pengaruh, kekuasaan, ataupunwewenang.Dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranandalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yanh menunjukan suatu proses yanglangsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).
 
MACAM-MACAM SISTEM POLITIK  
macam macam sistem politik yang hendak di uraikan sesungguhnya merupakan tipe atau model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai negarayangdisesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya. ALMOND & POWELL, membagi 3 kategori sistem politik yakni:
-          sistem sistem primitif yang bekerja dengan sebentar sebentar istirahat.sistem politik inisangat kecil kemungkinanya untuk mengubah perananya menjadi terspesialisasi atau lebihotonom.sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar samar dan bersifatkeagamaan.
-          sistem sistem tradisional dengan struktur struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda beda dan satu kebudayaan ³subyek´
-          sistem sistem modern dimana struktur struktur politik yang berbeda beda berkembangdan mencerminkan aktivitas budaya politik. ALFIAN mengklasifikasikan sistem politik terbagi 4 yaitu :
-          sistem politik otoriter/totaliter
-          sistem politik anarki
-          sistem politik demokrasi
-          sitem politik demokrasi dalam transisi.
Kata demokrasi dalam politik memiliki makna umum yaitu, adanya perlindungan hak asasimanusia,menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemampuan orang banyak, tanpa mengabaikangolongan kecil agar tidak timbul diktator mayoritas. pada setiap sistem politik negara negara dunia, akan selalu dijumpai adanaya struktur politik. Struktur politik didalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antarakomponen komponen yang membentuk bangunan politik. Struktur politik sebagai bagian daristruktur yang pada umunya selalu berkenaan dengan alokasi nilai nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. permasalahan politik menurut AFIAN dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, yaitu dapat didekatidari sudut kekuasaan, strukjtur politik, komunikasi politik, konstitusi, pendidikan ,dan sosialisasipolitik,pemikiran dan kebudayaan politik.sistem politik yang pada umumnya berlaku disetiap negara meliputi dua struktur kehidupan politik , yakni infrastruktur politik dan suprastruktur politik.

Suprastruktur dan Infrastruktur politik  
Yang termasuk dalam Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut didalam konstitusi negara (terrmasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunankeputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnyakerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkanterwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan WakilPresiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yangakan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.Sedangkan Infrastruktur Politik adalah Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, mediamassa, Kelompok kepentingan ( Interest Group), Kelompok Penekan ( PresureGroup), Alat/MediaKomunikasi Politik, Tokoh Politik ( Political Fi gure
), dan pranata politik lainnya. melaluiinfrastruktur politik ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagaiinput dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkankeputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.


Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. jimmydj81.blogspot.com berhak menyaring Komentar yang akan ditampilkan.

Test Footer 2

Social Traffic Exchange Indonesia

Laman

There was an error in this gadget