Blogroll

Monday, August 20, 2012

PENGERTIAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA


Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia (WNI) secara umum adalah setiap orang yang memiliki status hukum karena kelahiran, pewarganegaraan atau karena terdaftar sebagai WNI.
Warga negara, harus dibedakan dengan warga negara asing (WNA) karena ikatan antara warga negara dengan negara akan menimbulkan masalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan WNA, meskipun telah lama tinggal di wilayah Indonesia, tidak terikat dengan negara karena tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada Negara Indonesia dengan statusnya.
UUD 1945 Pasal 26 mengatur tentang ketentuan warga negara Indonesia dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia
·         Kedudukan Warga Negara
Negara sebagai otoritas tertinggi dan lambang suatu bangsa memiliki kewenangan dan hak atas warga negara demikian pula halnya negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi warga negaranya dalam segala bentuk kehidupan. Dalam kaitan antara negara dan warga negara, maka kedudukan warga negara berdasarkan hak dan kewajibannya dalam pandangan Moch. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim membagi menjadi 4 status, yaitu :
  1. Status Positif : bahwa warga negara dapat menuntut haknya kepada negara atas perlindungan jiwa, raga dan harta, dan hak-hak lainnya.
  2. Status Negatif : bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak asasi warga negaranya.
  3. Status Aktif : bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan.
  4. Status Pasif : bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati dan tunduk kepada perintah negara.
·         Asas-asas kewarganegaraan yang dipakai secara umum di dunia adalah :
  1. Ius Sanguinis (law of the blood Negara yang menganut ius sanguinis menetapkan warga negaranya berdasarkan Keturunan orang tua
  2. Ius Soli (law of the soil) ) Negara yang menganut ius soli menetapkan warga negaranya berdasarkan Tempat kelahiran
  3. Campuran antara Ius Sanguinis dan Ius Soli
·         Asas-asas yang dipakai dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi :
  1. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
  2. Asas kewaraganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
·         Pewarganegaraan
Secara umum pengertian pewarganegaraan adalah proses seseorang warga negara asing atau yang bukan warga negara Indonesia, baik secara keturunan ataupun kelahirannya, melakukan permohonan untuk menjadi warga negara RI.
·         Syarat-syarat bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI. UU RI No. 12 Tahun 2006 Pasal 9 menetapkan syarat-syarat bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI.
  1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
  6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
  7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
·         Hilangnya Status kewarganegaraan WNI menurut Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006
  1. Atas kemauan sendiri
  2. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden.
  3. Sukarela mengangkat janji setia pada negara / bagian negara asing.
  4. Tidak wajib tapi tetap ikut pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  5. Tidak menolak kewarganegaraan lain padahal diberi kesempatan.
  6. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
  7. Hilangnya Status kewarganegaraan WNI menurut Pasal 26 UU RI No. 12 tahun 2006 mengatur suami / istri yang akan kehilangan kewarganegaraannya,
  8. Perempuan WNI kawin dengan pria WNA, jika menurut hukum negara suaminya, istri mengikuti kewarganegaraan suami.
  9. Pria WNI kawin dnegan perempuan WNA, jika menurut hukum negara istrinya, suami mengikuti kewarganegaraan istri.
·         Dalam menetukan status kewarganegaran suatu negara, pemerintah lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif.
  1. Menurut stelsel aktif, orang yang akan menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan-tindakan hokum tertentu secara aktif
  2. Menurut stelsel pasif, orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Berkaitan dengan kedua stelsel-stelsel dan aktif stelsel pasif, seseorang warga negara dalam suatu negara pada dasranya mempunyai hak opsi dan hak repudasi.
  1. Hak opsi, adalah hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
  2. Hak repudiasi, adalah hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).
·         Selain naturalisasi (pewarganegaraan) cara lain memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah adopsi
Naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan kepada orang yang telah berjasa kepada Indonesia
Hak dan Kewajiban warga Negara Indonesia.
·         Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Bebarapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut :
  1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  2. Hak membela negara
  3. Hak berpendapat
  4. Hak kemerdekaan memeluk agama
  5. Hak mendapatkan pengajaran
  6. Hak utuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
  7. Hak ekonomi untuk mendapat kan kesejahteraan sosial
  8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
·         Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah :
  1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan
  2. Kewajiban membela negara
  3. Kewajiban dalam upaya pertahanan Negara
Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warganegara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, anatara lain sebagai berikut :
  1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah
  2. Hak negara untuk dibela
  3. Hak negara untuk menguasai bumi, air , dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
  4. Kewajiban negara untuk menajamin sistem hukum yang adil
  5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
  6. Kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
  7. Kewajiban negara meberi jaminan sosial
  8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah
Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang . Bidang –bidang ini antara lain, Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

http://jimmydj81.blogspot.com 

Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungan anda. Silahkan berikan komentar tentang artikel ini. jimmydj81.blogspot.com berhak menyaring Komentar yang akan ditampilkan.

Test Footer 2

Social Traffic Exchange Indonesia

Laman

There was an error in this gadget